DL|Bandarlampung|Politik|DPRD|03072025

----- DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan 2 Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Rapat Paripurna digelar di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung dan dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, Rabu 2 Juli 2025.

Wakil Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan, apresiasi, kritik, dan saran yang disampaikan oleh semua Fraksi di DPRD Provinsi Lampung.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, Wagub menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungannya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-11 kalinya.

Sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus bekerja keras melalui program yang telah disusun bersama Eksekutif dan Legislatif.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan meningkatnya PAD, sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Lampung akan semakin baik karena didukung ketersediaan anggaran.

“Kami terus berusaha memenuhi semua belanja wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Pada jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan sependapat pada sejumlah fraksi yang telah menyampaikan pemandangannya.

RPJMD Provinsi Lampung juga akan difokuskan pada pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, dan penguatan daya saing daerah yang mengacu Asta Cita yang merupakan keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 yang berfokus pada kemiskinan, ketimpangan, kesehatan, pendidikan dan tata kelola pemerintahan.

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 ini akan diselaraskan dengan Rencana Strategis oleh masing-masing perangkat daerah dengan penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai target.

Aspek pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan RPJMD akan dilaksanakan secara transparan dan intensif oleh semua elemen masyarakat sehingga target pembangunan di Provinsi Lampung dapat tercapai.

Terhadap saran dan pertanyaan dari sejumlah fraski, Wagub menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus melakukan strategi kolaborasi masyarakat, pelaku usaha dan perguruan tinggi.

“Program Prioritas telah disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis daerah, serta terus mengarustamakan keluarga dan kelompok rentan berdasarkan SDGS, dan Tata kelola pemerintahan dan efektif dan berintegritas,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memprioritaskan pengentasan masalah kemiskinan ekstrem di Provinsi Lampung.

“Hal ini bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga menyangkut penyediaan akses dasar terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak. Pendekatan yang holistik dan lintas sektor dilakukan agar intervensi terhadap kelompok paling miskin bisa efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada strategi penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah produk lokal, percepatan realisasi investasi, dan pengembangan ekonomi kreatif serta UMKM.

Wagub juga meyakini bahwa kemudahan investasi ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

“Semua pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka, dengan demikian target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal,” pungkasnya. (tim)